Bulan Februari lalu menjadi sebuah 'ketar-ketir moment' buat saya, menyusul penetapan peraturan baru tentang pencairan dana JHT.

bpjs-jht

Setelah resign dari sebuah perusahaan multinasional di Sidoarjo, Jawa Timur dan memilih berkarir sebagai seorang freelancer, JHT merupakan salah satu bagian dari rencana saya untuk merintis karir saya sebagai freelancer.

Dan, saat mendengar bahwa Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan aturan baru terkait syarat pengajuan JHT hanya dapat dilakukan ketika peserta mencapai usia pensiun (56 tahun), mengalami cacat tetap total atau meninggal dunia, di saat itulah dunia terasa lindu.

Bukan apa-apa sih, saya setuju dengan filosofinya untuk memaksimalkan manfaat JHT sebagai golden parachute bagi para peserta untuk menjalani masa pensiun atau ketika kehilangan produktivitasnya. Artinya, secara fitrahnya JHT ini memang dibuat dengan orientasi ke masa depan.

Namun, masa pensiun seseorang itu kan tidak melulu di usia 56 tahun. Jikalau orang itu memilih pensiun dini, seperti saya misalnya, tabungan JHT tersebut berguna sekali untuk setidaknya 2 hal: modal usaha dan income replacement untuk memenuhi kebutuhan dapur sambil membangun bisnis baru.

Apalagi bila orang tersebut 'kurang beruntung' karena pergi tanpa menerima pesangon dari perusahaan terakhir mereka. Tentunya, dana JHT cukup mampu menjadi ban serep untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga.

Aturan Baru Batal Berlaku

Menyikapi peraturan baru terkait syarat dan ketentuan pencairan dana JHT tersebut, banyak rekan-rekan pekerja yang protes dan menggelar aksi unjuk rasa menolak penetapan Permenaker 2 Tahun 2022.

Hingga akhirnya Presiden mengeluarkan instruksi untuk mengembalikan aturan pencairan JHT sesuai Permenaker 19 Tahun 2015. Walaupun tidak sedikit yang mempertanyakan skenario apa lagi yang sedang dimainkan para elite politik kita, tetapi buat saya pribadi, yang penting rencana awal terlaksana.

Aturan Baru Batal Berlaku

Walaupun demikian, mengingat kegalauan-kegalauan yang sering dialami para petinggi negeri ini, saya tetap harus bergegas untuk memproses pencairan dana JHT saya. Kan susah kalau nantinya tiba-tiba, ada yang jawil dan mendadak ganti lagi aturannya.

Di tulisan ini, saya mau berbagi pengalaman saya memproses dari awal hingga, Alhamdulillah, manfaat JHT saya terima.

Proses Klaim Manfaat JHT s.d Cair

Oh iya, sebelum melakukan proses klaim sebaiknya kamu periksa dulu apakah kepesertaan kamu masih aktif atau tidak. Kamu bisa melakukannya dengan mengakses  situs resmi BPJS atau menghubungi rekan HRD tempatmu kerja terakhir.

Setelah kamu memastikan bahwa status kepesertaan kamu non aktif, akan ada masa tunggu 1 bulan sebelum akhirnya kamu bisa mengajukan klaim manfaat JHT. Nah sebaiknya kamu cek ke rekan HRD terkait tanggal nonaktif kamu, sehingga kamu bisa ancang-ancang buat menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses pengajuan klaim.

syarat-dokumen-klaim-jht-bpjs
jakarta.ayoindonesia.com

Dokumen-dokumen ini bisa kamu siapkan soft file-nya terlebih dahulu. Atau kamu siapkan saja dokumen hard copy-nya lalu nanti tinggal kamu foto saat proses mengunggah dokumen.

Cara Klaim Manfaat JHT


Proses klaim JHT ini terdiri dari 4 tahapan yaitu: unggah dokumen, cek kelengkapan dokumen, verifikasi dan konfirmasi ke perusahaan, dan pembayaran.

1. Unggah Dokumen

Pertama akses lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id dan isikan data-data sesuai yang kolom yang tersedia. Ingat, hanya isikan data yang diminta.

Kalau tidak diminta, nggak perlu kamu sebutkan seperti warna favorit, berapa kali ditinggal nikah dll. Yang seperti ini kamu simpan di buku diary-mu saja.



Setelah data-data kamu isikan, dan dokumen-dokumen pelengkap sudah kamu unggah semua, nanti kamu akan terima email konfirmasi sekaligus jadwal video call dari pihak BPJS.


2. Cek Kelengkapan Dokumen

Tahap kedua adalah pemeriksaan kelengkapan dokumen. Waktu itu si mbak dari BPJS menghubungi saya untuk memeriksa semua kelengkapan dokumen klaim.

Nah ketika pemeriksaan dokumen ini saya ternyata tidak memiliki surat keterangan kerja dari 2 perusahaan sebelumnya. Hmm…ternyata surat keterangan kerja itu penting ya untuk diminta setelah kita resign 😅

Solusinya dari pihak BPJS menerbitkan surat pernyataan yang harus kita isi lengkap dan tandatangani kemudian kita scan dan kirim ke mbak BPJS yang menghubungi kita. Alhamdulillah, dipermudah.

Singkat cerita VC singkat selama 10 menit itu pun selesai dan si mbak menginformasikan bahwa maksimal proses pencairan dana JHT adalah 5 hari kerja.

Dan sekarang yang saya lakukan hanya menunggu.

3. Verifikasi dan Konfirmasi ke Perusahaan

Untuk proses ini, saya nggak ikut-ikut, jadi saya nggak bisa cerita banyak. Sepertinya ini antara BPJS dan perusahaan saja.

4. Pembayaran

Sesuai janji mbak BPJS, klaim akan dibayarkan maksimal 5 hari kerja. Namun entah kenapa ada dorongan yang meledak-ledak di dalam kalbu untuk memeriksa rekening tabungan. Dan Alhamdulillah dana JHT senilai itu sudah ditransfer ke rekening saya.

Sebagai suami yang bertanggung jawab, saya pun segera mengabarkan hal ini ke ibu negara. Pertama, karena ibu saya mengajarkan kalau suami harus menyerahkan semua uang kepada istri dan kedua, uang itu nasibnya lebih sejahtera kalau yang pegang istri saya.

Kesimpulan

Alhamdulillah dana JHT saya sudah cair. Namun dari kejadian ini saya belajar bahwa ternyata surat pengalaman kerja itu penting untuk kita miliki. Di samping itu, saya juga salut dengan BPJS yang memudahkan proses klaim saya.

Namun kalau diizinkan, saya mau memberi saran terkait proses video call. Sebaiknya VC dilakukan menggunakan nomor resmi BPJS, minimal menggunakan akun Whatsapp Business. Soalnya saya sempat ragu ketika dihubungi oleh mbak BPJS itu. Pasalnya foto profilnya pun tidak ada.

Karena itu demi keamanan, sebaiknya proses video call dilakukan menggunakan nomor resmi.

Nah itulah cerita saya mengajukan proses klaim JHT. Kamu punya pengalaman serupa? Yuk share.